Oleh: Muhammad Rendyana Pratama

Latar Belakang

Setahun telah berlalu namun pandemi tak kunjung padam, begitupula dengan pemerintah yang telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi ini tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan menolak melakukan vaksinisasi. Berdasarkan data menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) menjelaskan bahwa sekitar 36,4% masyarakat di Indonesia menolak atau tidak bersedia untuk melakukan vaksinisasi covid-19 (CNN,2021). Data tersebut menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang menolak vaksin dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada tujuan penanganan pandemi. Dari hal tersebut perlunya langkah lain yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalisasikan kebijakan vaksinisasi tersebut seperti dengan pemanfaatan hegemoni media. Menurut data penggunaan internet di Indonesia sendiri mencapai lebih dari 196 juta jiwa atau sekitar 72% dari jumlah penduduk (Slamet, 2021). Penggunaan internet yang besar juga turut berkorelasi langsung dengan tingginya penggunaan sosial media, dimana hampir seluruh pengguna internet memiliki sosial media. 

Tingginya penggunaan internet serta media sosial di Indonesia sendiri perlu di manfaatkan dalam upaya mensosialisasikan kebijakan pemerintah seperti vaksinisasi dan protokol kesehatan. Hal ini perlu dilakukan mengingat masyarakat saat ini cenderung hampir seluruhnya lebih banyak menghabiskan waktu di depan handphone atau monitor untuk membuka internet atau media sosial. Kemudian hal tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah dengan mengkampanyekan kebijakan-kebijakan yang saat ini dilakukan pemerintah dengan menggunakan hegemoni dari media, sumber daya yang dimiliki pemerintah, serta kekuasaan yang dimiliki pemerintah. Maka dari itu dalam artikel ini akan membahas mengenai bagaimana langkah yang sebaiknya diambil pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan di tengah pandemi melalui media sosial dengan menggunakan dan memanfaatkan hegemoni dari media. 

Pembahasan

Hegemoni sendiri merupakan suatu teori yang identik digunakan dalam bidang politik pemerintahan dan cenderung memiliki korelasi dengan kekuasaan. Salah satu tokoh yang menjelaskan mengenai hegemoni sendiri adalah Antonio Gramsci, dimana ia menjelaskan bahwasannya hegemoni sendiri merujuk pada pengertian mengenai situasi sosial politik dalam terminologinya disebut momen dimana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang serta dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah Lembaga dan manifestasi perseorangan (Patria & Andi, 2015). Dari hal tersebut terlihat bahwa hegemoni sendiri memiliki kemampuan dalam mempengaruhi seseorang secara tidak langsung ataupun langsung serta terdapat kekuasaan di dalamnya. Dalam realitasnya saat ini teori hegemoni sendiri dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dalam mempengaruhi tindakan dan pemikiran suatu individu. Jika melihat saat ini dimana masyarakat modern cenderung lebih banyak menggunakan internet dan media sosial dalam kehidupan tentunya akan menjadi ruang baru untuk dijadikan sarana dalam memanfaatkan hal tersebut demi kepentingan tertentu. Seperti halnya saat ini pemerintah dapat memanfaatkan ruang-ruang seperti internet dan media sosial sebagai upaya menyebarkan hegemoni dari kebijakan pemerintah dalam rangka membuat lapisan masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah agar pandemi covid-19 dapat segera teratasi.

Penyebaran hegemoni kebijakan pemerintah sendiri melalui media sosial menggunakan internet dapat dilakukan dengan pemerintah yang mengiklankan kebijakan vaksinisasi dan protokol kesehatan yang dilakukan secara massif. Pemerintah perlu melakukan kolaborasi dan menggunakan semua sumber daya baik dalam dan luar negeri dalam mengontrol penggunaan sosial media agar iklan mengenai kebijakan-kebijakan yang diatur pemerintah dalam menangani pandemi dapat terus dilihat masyarakat tanpa henti. Iklan yang ditayangkan pemerintah sendiri dapat berupa seperti poster ataupun video singkat yang mengarah seperti halnya propaganda yang terus menerus dilakukan dalam menghegemoni masyarakat agar taat terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani covid-19, dimana dalam informasi didalamnya juga turut mencantumkan bahwa kebijakan yang dilakukan seperti vaksinisasi juga diwajibkan untuk seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali dan menulis dampak atau akibat jika tidak mematuhi seperti dipersulit hal-hal yang bersifat administrasi. Hal perlu dilakukan agar masyarakat terus menerus melihat informasi yang sama dan mulai merasakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tersebut merupakan hal yang penting dan terdapat koensekuensi jika tidak dilaksanakan seperti dipersulit dalam mengurus berkas administrasi.

Pemanfaatan hegemoni media sosial sebagai upaya dalam menekan dan mengoptimalkan kebijakan pemerintah memiliki peluang keberhasilan yang cukup tinggi, mengingat hegemoni yang cenderung diberikan secara tidak langsung turut mempengaruhi pemikiran seorang individu. Melalui penerapan hegemoni dan korelasinya dengan kekuasaan tentu pemerintah dapat dengan mudah mengoptimalkan kebijakan-kebijakan dalam menangani pandemi ini seperti protokol kesehatan dan vaksinisasi dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki negara. Jika dilihat dari perspektif lain tentu langkah yang dilakukan dengan melakukan hegemoni sosial media untuk kepentingan seperti kebijakan pemerintah tentu akan dilihat seperti tindakan represif yang bersifat memaksa dan akan menimbulkan pertentangan. Tetapi dilain sisi hal tersebut diperlukan mengingat dalam suatu penerapan kebijakan perlu adanya penekanan-penakanan, dimana pemerintah dalam suatu negara memerlukan power dalam menekan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang begitu rumit seperti penanganan pandemi. Maka dari itu kebijakan-kebijakan yang saat ini dilaksanakan perlu dioptimalkan kembali seperti memanfaatkan media sosial dengan menyebarkan hegemoni kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini.

Kesimpulan

Hegemoni yang selalu identik dengan kekuasaan ataupun dominasi dapat digunakan pula sebagai upaya dalam mengoptimalkan kebijakan pemerintah. Seperti halnya dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menghegemoni masyarakat agar dapat patuh terhadap kebijakan pemerintah seperti penerapan protokol kesehatan dan program vaksinisasi. Pemerintah perlu lebih melihat dan memanfaatkan media sosial serta perlu menggabungkannya dengan konsep-konsep kekuasaan seperti hegemony and power sebagai langkah dalam memaksimalkan kebijakan yang diambil pemerintah. Maka untuk menerapkan hal tersebut pentingnya memiliki pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya baik internal ataupun eksternal dalam pemerintahan secara keseluruhan agar kebijakan yang diterapkan tersebut dapat berlangsung secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

CNN. (2021). Survei LSI: 36,4 Persen Masyarakat Tak Mau di Vaksin Covid-19 (https://kompaspedia.kompas . id/baca/infografik/peta-tematik/pengguna-internet-di . indonesia). Diakses Pada 30 September 2021.

Patria, N., & Andi., A. (2015). Antonio Gramsci Negara & Hegemoni. Eko Prasetyo (ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setiawan, T., dkk. (2017). Michel Foucault Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan. Yogyakarta: Narasi Pustaka Promethea.

Slamet, J., P. (2021). Penggunaan Internet di Indonesia, (https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021071816 3102-20-669198/survei-lsi-364-persen-masyarakat-tak -mau-d ivaksincovid-19). Diakses pada 30 September 2021.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *