Agama dan Kontestasi PILPRES

Oleh Zoey Mienhaj Fadhillah

Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang menjadi hidup negara indonesia pada hakikatnya menjadikan nilai-nilai yang bersifat sistematis fundamental yang menyeluruh. Dalam defisinisi inilah sila sila yang merupakan suatu sistem yang sistematis sebagai instrumen persatuan yang utuh dan hierarkis. Aspek pemikiran filosofis pancasila yang terkandung didalam setiap sila sila yang dijabarkan di setiap silanya. Dimana didalam sila tersebut terdapat makna dan arti yang filosofis di setiap silanya. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara republik Indonesia yang mengandung bahwa di setiap kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai keutuhan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna dan filosofi yang terdapat pada sila sila pancasila dalam aspek kehidupan, kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, sebagaimana kandungan yang terdapat di dalam pilar pilar pancasila. Pemikiran filsafat kenegaraan berangkat dari sebuah pemikiran manusia dan organisasi masyarakat yang merupakan masyarakat hukum. Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia yang mana di pandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang maha Esa, hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya harkat dan martabat yang dimiliki seorang manusia.  

Terwujudnya persatuan dalam sebuah negara akan menciptakan rakyat sebagai suatu yang hidup didalam suatu negara dalam wilayah tertentu. Di mana untuk mewujudkan tujuan negara sebagai adanya tujuan bersama, maka didalam negara diperlukannya adanya perlindungan bagi setiap warga negara atas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Seluruh warga yang akan dijamin perlindungannya berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi suatu nilai dasar kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Nilai nilai pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang juga merupakan segala sumber dasar hukum yang terdapat di tatanan peraturan negara republik indonesia. Di mana sumber hukum tersebut terdapat cita-cita dan tujuan serta moral yang terkandung didalam sebuah nilai-nilai fundamental pancasila yang meliputi suasana dan keadaan kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Yang pada 18 Agustus 1945 telah di umumkan pada sebuah pidato yang diabstraksikan oleh para pendiri negara yang menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridistis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Nilai-nilai pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara hierarkis telah memiliki kedudukan sebagai pokok khaidah yang melandasi sumber sumber hukum di negara Republik Indonesia. Didalam pembukaan UUD 1945 memuat adanya kandungan dari nilai nilai pancasila, terdapat empat pokok pemikiran yang mejadi sebuah landasan di mana dapat dianalisis  makna yang terkandung di dalamnya yang tidak lain merupakan sebuah penjabaran dari nilai-nilai pancasila. 

Disini penulis akan membahas dimana pada 2019 ini telah menjadi tahun yang akan di adakannya pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam beberapa bulan saat berjalannya kampanye terjadi sebuah perdebatan yang menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya kontestasi pilpres didalam penyebutan atasnama agama yang di gunakan untuk berkampanye dan juga relasi agama dan Negara Indonesia yang di sangkut pautkan pada permasalahan yang di bawa demi mendapatkan sebuah suara agar terpilihnya Presiden dan wakil Presiden, dengan demikian pembawaan atas nama agama menjadi sebuah permasalahan di dalam sebuah perpolitikan. Hal ini mengakibatkan adanya mindset masyarakat tentang kebenaran ajaran agama yang dianut dikarenakan unsur instrumen kampanye yang tidak pas dan tidak pantas untuk di terapkan. Bawasannya Indonesia adalah negara dimana terdapat beberapa pulau yang berjajar dan beraneka macam kebudayaan yang terdapat pada setiap provinsi maupun kabupaten dan desanya. Dan juga Negara Indonesia terdapat berbagai macam agama di dalamnya, dari nilai fundamental pancasila yang terdapat pada sila ke tiga yaitu persatuan indonesia, dimana didalam sila ke tiga tersebut terdapat mengandung makna yaitu persatuan antara suku, ras, agama, dan budaya yang tidak membedakan antara satu dengan lainnya, dengan adanya toleransi yang menjadi instrumen bagi masyarakat indonesia untuk saling menghargai perbedaan antar suku, ras, dan budayanya. 

Ketika sebuah kampanye yang mengatasnamakan akan agama yang dipilih sebagai instrumen kampanye. Hal tersebut merusak mindset pemikiran masyarakat. Dimana pada sila pertama yaitu Ketuhanan  Yang Maha Esa, yang diartika setiap umat beragama mempunyai kepercayaannya masing masing. Karena latar belakang Negara Indonesia ini adalah beragam adanya. Karena Indonesia ini adalah Nusantara yang tidak bisa dijadikan menjadi satu negara yang berdaulat atas mayoritas yang ada, dengan mengganti Undang-undang yang telah di tetapkan. Dengan menggunakan cara yang atas nama sebuah agama dengan semena mena di gunakan untuk kepentingan kekuasaan dan kewenangn dalam mengubah adanya NKRI ini.

Kembali lagi bahwa pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia terutama pada pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Dimana pancasila juga merupakan landasan moral etik dalam kehidupan bernegara. Didalam pokok pikiran keempat yang mengatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil dan berdab. Dapat dilihat bahwaa kehidupan  bernegara harus didasarkan adanya moral etika yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung moral kemanusiaan yang beradab. Maka dari itu berangkat dari sebuah toleransi yang dilakukan pada masyarakat indonesia yang di terapkan pada nilai- nilai pancasila yang di tuangkan pada pokok pikiran keempat yang merupakan suatu dasar fundamental moral dalam kehidupan kenegaraan.

Akan ada konsekuensi yang terdapat dalam aspek kehidupan negara, meliputi dari pemerintah negara, pembangunan negara, pertahanan dan keamanan negara, politik negara serta pelaksana demokrasi yang berdasarkan moral Ketuhanan dan Kemanusiaan, dari sini bukan berarti Ketuhanan bukan dalam prespektif di satu agama yang merupakan mayoritas yang terdapat pada suatu negara tersebut. Dan bukan berarti dalam sebuah negara yang terdapat mayoritas umat beragama dengan gampangnya mengganti hukum yang berlaku pada Undang-undang 1945. Karena di negara Indonesia memberlakukan adanya hukun hak asasi manusia yang dimana setiap warga negara memiliki hak atas hidup dan mempunyai hak atas kewajibang sebagai warga negara Indonesia yang membutuhkan sepenuhnya perlindungan dari pihak negara. 

Penciptaan antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam sebuah masyarakat tidak selalu berjalan dengan mulus dengan apa yang telah di cita0citakan. Dan masih banyak hambatan-hambatan yang muncul baik di pemerintahan maupun dari golongan penganut agama dan kepercayaan itu sendiri. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya penghayatan terhadap pancasila, khususnya sila Ketuhanan, yang belum di pahami secara menyeluruh dan lebih mendalam.

Dari sini dapat timbulnya permasalahan ideologi-ideologi atau paham yang berbasis paham ajaran agama tertentu. Dengan kata lain adanya toleransi seakan akan dilupakan dan sikap menghargai antar sesama  dengan umat kepercayaan lain belum sepenuhnya terwujud. Dari adanya golongan-golongan tertentu yang memiliki sebuah pemahaman bawasannya ajaran dan suatu pengetahuan yang dianut adalah suatu ajan yang mereka rasa adalah agama yang paling benar. Dengan tidak memikirkan adanya sebuah keberagaman agama yang terdapat di negara Indonesia. Berangkat dari sini dari sempitnya sebuah pemahaman yang mengandalkan sebuah ego masing masing individu maka terbentuknya sebuah konflik yang bergejolak dalam hidup dan bermasyarakat dan bernegara.

Darisini timbulah sebuah perebatan yang kemudian akan menjadi pergolakan yang dilakukan sebuah kelompok golongan yang menggunakan hak atas aspirasi demi kelancaran suatu tujuan yang di jabarkan pada ranah publik, sehingga masyarakat yang kurang akan pemahaman Ketuhanan secara menyeluruh dan mendalam gampang terprofokasi dengan adanya kelompok golongan yang melakukan publikasi kepada media masa maupun dengan cara berdemo.

Pemerintah disini tidak dapat mengurusi atau ikut campur terhadap kedaulatan suatu agama. Pemerintah hanya melakukan suatu pengontrolan dan penjamin sehingga tidak terjadi adanya permasalahan yang lebih kompeks. Kebijakan dan aturan aturan hanya di keluarkan pun hanya sebatas untuk menjaga ketertiban dan keamanan antar umat beragama, demi tercpainya kerukunan antar umat beragama.

Sehingga masyarakatpun berhak atas ajaran agama yang dianutnya tanpa harus membedakan mana yang benar ataupun yang salah, dan toleransi pun dapat berjalan sebagaimana mestinya di dalam suatu negara yang terdapat pada suatu wilayah tersebut.

Kenyamanan atas perlindungan oleh negara yang di terima oleh rakyat dengan munculnya rasa nyaman dengan adanya toleransi tersebut.

Daftar Pustaka

Dede Soniandy, S. M. (2016). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Drs. H. MBM. Munir, M. d. (2015). Pendidikan Pancasila. Malang: Madani Media.

DRS. H. Saidus Syahar, S. (1977). Pancasila Sebagai Paham Kemasyarakatan dan Kenegaraan Indonesia. bandung: Anggota IKAPI.

Kirom, S. (2011). FILSAFAT ILMU DAN ARAH PENGEMBANGAN PANCASILA: RELEVANSINYA DALAM MENGATASI PERSOALAN KEBANGSAAN. Jurnal Filsafat.

PrimaFauzi, M. (2018, SEPTEMBER Jum’at). Detik.com. Retrieved maret jum’at, 2019, from Detik.com.

Prof. Dr. Ngadino Surip, M. d. (2015). Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.


Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *