Politik Oligarki Sebagai Ancaman Sistem Demokrasi di Indonesia

Oleh: Abie Kurniawan

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.  Setiap negara yang berdaulat pasti memiliki sistem pemerintahan di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan serta menghubungkan antara alat-alat kelengkapan tertinggi dalam suatu negara. Dalam menjalankan sistem pemerintahan perlu adanya politisasi guna melegitimasi kekuasaan yang sedang berlangsung.  Namun politisasi tersebut ternyata menciptakan sebuah sistem politik baru yang berdampak tidak hanya kepada sistem pemerintahan, tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara. Salah satu sistem politik yang sangat berpengaruh dalam kedaulatan negara adalah Oligarki.

    Oligarki dalam sejarah merupakan sebuah sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa Yunani kuno, yang mana pada saat itu  merupakan kelanjutan daripada Aristokrasi. Oligarki pada saat itu memiliki arti sebagai sistem pemerintahan yang dalam menjalankan sistemnya dipimpin minoritas kecil yang berasal dari masyarakat, Dimana mereka memiliki kelebihan material dibanding masyarakat lain.  Istilah minoritas kecil disini bisa diartikan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kelebihan dalam segi ekonomi, politik maupun kekuatan. Dimana hal ini dapat mempengaruhi dari pada kekuasaan yang sedang berlangsung. Hal ini diperkuat melalui pendapat dari seorang tokoh politik kontemporer, yaitu Winters.

    Di Indonesia sendiri kita mengetahui bahwasanya sistem pemerintahan di negara ini adalah sistem demokrasi. Dimana demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berprinsip pada kedaulatan rakyat. Yaitu dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga menjamin adanya persamaan dalam hak dan kesempatan. Tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa di dalam penerapan sistem demokrasi Indonesia, masih adanya campur tangan para Oligark-oligark. Perlu diketahui bahwasanya Oligark merupakan orang yang menggunakan kekayaannya untuk mempertahankan kekayaannya dengan cara memperjuangkan kepentingan politiknya, atau bisa juga disebut sebagai elit kecil dari masyarakat. Oligark ini mulai muncul dan tumbuh subur pada era Suharto dengan berkonsentrasi pada kekayaan. Jika melihat pada masa Orde Baru, para Oligark-oligark sangat tumbuh subur, hal ini didasari karena pada saat itu sistem Orde Baru memang sangat mendukung adanya para Oligark-oligark. Bahkan jika melihat lebih jauh, Suharto lah yang seolah menjadi bos dari para Oligark-oligark di Indonesia. Tetapi yang berbeda bahwasanya Oligarki pada masa Orde Baru masih dapat dikelola dengan baik oleh Soeharto.Seberapa besar pun kekayaan mereka, semua tunduk pada Soeharto. Apa yang terjadi kini,para oligarch itu semakin liar karena tak ada yang mampu menguasainya. Mereka dapat membayari para politisi pada masa kampanye,membeli para penegak hukum dan bukan mustahil juga dapat menentukan pejabat mana yang patut diangkat atau dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Kesalahannya adalah bahwa ketika masa Orde Baru selesai yang ditandai dengan lengsernya Presiden Suharto, tidak disertai dengan pergantian hukum. Hal inilah yang menyebabkan politik Oligarki masih tumbuh subur pasca era Orde Baru menuju era reformasi, bahkan hingga saat ini politik Oligarki masih menjadi cara yang ditempuh oleh para elit-elit di Indonesia dalam memperoleh atau pun melanggengkan kekuasaan mereka.

     Selain dari pada itu, Wealth and Power lah yang kemudian menjadi alat yang dimiliki oleh para Oligark-oligark atau orang kuat di Indonesia. Mereka memanfaatkan hal tersebut untuk mengatur jalannya perpolitikan agar mendukung dan menguntungkan diri mereka sendiri. Sementar itu, alat-alat dari pada orang yang tidak memiliki cukup uang atau non Oligark adalah dengan menyuarakan pendapatnya melalui aksi-aksi. Seperti demo, konflik, ataupun aksi protes yang harapannya dapat mengubah dari kebijakan yang telah diterapkan. Hal inilah yang sangat membedakan dari para Oligark dengan masyarakat biasa. Tentu hal ini sangat berdampak buruk terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, makna demokrasi yang pada awalnya merupakan sebuah sistem dengan kekuasaannya berada di tangan rakyat, kemudian menjadi kekuasaan berada di tangan elit-elit kecil yang memiliki kelebihan material. Sehingga merekalah yang bisa menentukan kemana arah perpolitikan di Indonesia.

    Disisi lain, tentu dengan adanya sistem Oligarki ini sangat mempengaruhi jalannya demokrasi, sekaligus mengotori dari pada sistem demokrasi itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya demokrasi seharusnya menjamin adanya persamaan hak dan kesempatan yang sama. Tetapi dengan masuknya Oligarki kedalam sistem demokrasi yang berawal dari masa Orde Baru hingga era reformasi, yang kemudian menjadi sistem yang mencengkram dan mengendalikan dari pada sistem demokrasi itu sendiri. Pengendalian disini dimaksudkan pada pelaksanaan sistem demokrasi yang berjalan pada saat ini. Dimana Wealth and Power lah yang dapat mempengaruhi dari jalannya proses politik di negeri ini. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa didalam berpolitik masih dibutuhkan modal yang besar untuk menduduki jabatan politik. Sehingga hal ini dianggap mencederai serta mencoreng pesta dari pada sistem demokrasi untuk berlaku jujur dan adil. Sebagaimana yang dinyatakan Wahyu Nugroho dalam jurnal konstitusi (Nugroho, 2016: 483):

“Pemilu dan pemilukada belum dimaknai secara lebih komprehensif sebagai cara yang berbudaya untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, ketertiban, dan keadilan, tetapi lebih mengedepankan keinginan untuk menang dengan segala cara, sekalipun melanggar norma hukum yang telah ditetapkan. Hal ini menggantikan cara-cara pertumpahan darah seperti yang dilakukan raja-raja terdahulu dalam perebutan kekuasaan.Dalam situasi demikian, rakyat menjadi obyek sasaran yang memangkas kebebasan rakyat tidak kuasa lagi, sehingga kontradiktif dengan makna demokrasi itu sendiri yang dimaknai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.”

    Berdasarkan hal tersebut, tentu hal ini merupakan dampak dari pada sistem politik Oligarki yang masuk ke dalam sistem demokrasi itu sendiri. Tidak hanya itu, Oligarki juga berdampak pada aktor-aktor yang berkesempatan untuk menduduki jabatan politik. Mereka yang menduduki jabatan-jabatan politik mayoritas tidak berkompeten di bidang tersebut. Tetapi, karena politik Oligarki itulah hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dilepaskan. Disamping hal tersebut, setiap dari elit-elit kecil yang memiliki kelebihan material seperti kekayaan, kekuasaan ataupun akses lebih berkemungkinan untuk mempermainkan politik yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan dan melabel kan bahwa perpolitikan yang ada di Indonesia adalah politik kotor. Sehingga label tersebut sudah tertanam kuat di setiap pemikiran masyarakat. Tidak heran jika banyak dari masyarakat yang tidak percaya kepada wakil-wakil mereka sendiri. Tentu kita tidak bisa menyalahkan masyarakat atas hal ini. Karena memang politik Oligarki-lah yang membuat keadaan sedemikian adanya. Hal lain dibuktikan dengan masih diberlakukannya money politics, atau politik uang terhadap para calon yang ingin memimpin suatu wilayah. Dimana Berdasarkan fakta yang ada pelanggaran politik uang (money politics) itu ada masyarakat tidak mau melaporkan kepada Panwas sebagai aparat penegak hukum. Kelemahan sistem Pemilu yang memberikan peluang pada calon anggota legislatif bermain politik uang karena kelemahan dalam pengawasan. Pelanggaran Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang banyak dilakukan calon anggota legislatif pada masa kampanye adalah politik uang (money politics) yang mayoritas pada masa kampanye membagi-bagikan uang maupun barang pada calon pemilih. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari pada sistem pemerintahan yang telah tercemar oleh politik Oligarki. Dimana menghalalkan segala cara demi mendapatkan sebuah kedudukan sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi bahwa Elit-elit politik menggunakan kekuasaan dan uang untuk melakukan pembodohan dan kebohongan terhadap masyarakat dalam mencapai kemenangan politik. Banyak muncul kasus-kasus masalah dalam pemilihan calon anggota legislatif yang dibawa dan diputuskan kasusnya melalui lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) karena pelanggaran nilai demokrasi dan tujuan pemilihan calon anggota legislatif secara jujur dan adil masih banyak hambatan dan pelanggaran. Hal ini mencerminkan bahwasanya demokrasi tidak lagi berjalan dengan semestinya. Karena aktor yang memiliki modal lebih lah yang dapat mengakses politik selangkah lebih maju dari pada yang tidak memiliki modal.

    Jika melihat pada politik kontemporer, Oligarki nampaknya masih sangat terlihat jelas dalam pelaksanaannya di Indonesia. Hal ini memungkinkan terus terjadi apabila aktor-aktor politik masih dibutakan dengan kekuasaan. Mereka membenarkan segala cara dan menggunakan kekayaannya sebagai alat untuk memperoleh kedudukan. Sehingga pada akhirnya, mereka yang memiliki kelebihan material-lah yang berkesempatan untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Mereka bisa mengendalikan sistem politik hanya dengan uang. Yang pada saat ini disebut sebagai Money Politics. Jika dibiarkan terlalu lama, maka politik Oligarki ini dapat merusak dari pada citra demokrasi sebagai sistem yang kekuasaannya diperoleh dari rakyat dan untuk rakyat. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Para Oligark yang berkuasa di Indonesia juga hanya mementingkan konsumsi diri mereka sendiri dan pembagian kekayaan diantara mereka. Mereka menguras segala Sumber Daya Alam (SDA) yang nantinya akan berdampak pada ketersediaan SDA di Indonesia di masa yang akan mendatang. Hal ini juga membuktikan bahwasanya warisan dari era Orde Baru yaitu politik Oligarki masih tetap mempertahankan eksistensinya pada setiap bentuk pemerintahan di setiap masa. Salah satu cara untuk melawan dari politik Oligarki itu sendiri adalah dengan memobilisasi masyarakat guna memilih pemimpin yang nantinya menduduki jabatan pemerintahan sebagai pemimpin yang pro terhadap rakyat dan tidak memihak kepada para Oligark-oligark.

DAFTAR PUSTAKA

Sukardja, Ahmad. 2012. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam     Perspektif Fikih Siyasah. Jakarta: Sinar Grafika

Asnawi. 2016. Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif     Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. 2(02):768

Nugroho, Wahyu. 2016. Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas     Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. 13(3):483

Bhakti, Ikrar Nusa. 2011. Oligarki dan Demokrasi. (online). (diakses melalui     http://lipi.go.id/berita/Oligarki-dan-demokrasi-/6242  pada 16 Maret 2019)

Categories:

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *